KOORDINASI ANTAR STAKEHOLDER DAPAT MENJADI SALAH SATU DUKUNGAN BAGI PENYELENGGARA PEMILU AGAR PELAKSANAAN PEMILIHAN MENJADI LANCAR, AMAN DAN TERTIB
Bimbingan Teknis Penanganan Permasalahan Hukum Pada Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 dan Penyuluhan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

Loano Go News - Dalam rangka memberikan pemahaman dan kesiapan menghadapi Pemilihan 2024, KPU Kabupaten Purworejo menggelar Bimbingan Teknis Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 bertempat di Pendopo Pasepen Gagak Handoko Desa Loano, Kecamatan Loano pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Kegiatan yang di ikuti oleh seluruh anggota PPK dan Ketua Panwaslu kecamatan dari zona 1 yang terdiri dari Kecamatan Loano, Bener, Purworejo dan Kaligesing ini turut dihadiri Forkopincam Kecamatan Loano serta seluruh staf Sekretariat PPK Kecamatan Loano yang membantu pelaksanaannya.

Ketua KPU Purworejo Jarot Sarwo Sambodo, pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa Pemilihan Tahun 2024 adalah merupakan tantangan baru bagi penyelenggara pemilu, untuk itu perlu dilakukan kesiapan dalam menghadapi setiap tahapan Pemilu yang menjadi kunci dari keberhasilan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo.

"Pemahaman, penguatan kapasitas dan menyamakan visi para penyelenggara Pemilu perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal ketika masa tahapan dilakukan." kata Jarot.

"Memetakan dan mengantisipasi permasalahan yang kemungkinan akan mempengaruhi pelaksanaan agenda tahapan Pilkada sangat diperlukan begitu juga dengan koordinasi antar stakeholder dapat menjadi salah satu dukungan bagi penyelenggara pemilu agar pelaksanaannya menjadi lancar , aman dan tertib" ungkapnya.

Sementara itu Camat Loano Kusairi, AP. MM., menekankan pentingnya profesionalisme dan netralitas bagi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya.

"Penyelenggara Pemilu harus bersikap netral, memperlakukan secara adil kepada setiap peserta pemilu, calon pemilih dan pihak lain yang terlibat dalam pemilu. Demikian pun dalam memberikan informasi harus terbuka dan transparan sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU.

Ia menambahkan dalam menjalankan tugas, PPK wajib memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara pemilu, menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan dan program KPU serta mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang dan jabatan.

"Yang terpenting, dalam bertindak melaksanakan tugas wewenang dan kewajibannya haruslah berdasarkan standar operasional prosedur yang telah diatur oleh KPU dan yang terpenting mengutamakan fungsi komunikasi dan koordinasi dalam setiap kegiatannya." tegasnya.