▴Anti Gratifikasi▴
▴Kanal Aduan▴ - KASI PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN LOANO HADIRI PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA MARON
- INSPEKTORAT PURWOREJO MATANGKAN PERSIAPAN EVALUASI SAKIP TAHUN 2026
- INSPEKTORAT PURWOREJO MATANGKAN PERSIAPAN EVALUASI SAKIP TAHUN 2026
- CAMAT LOANO BUKA LOMBA CERDAS CERMAT TINGKAT SD DALAM RANGKA HUT KE-81 KEMERDEKAAN RI
- KASI PEMBANGUNAN KECAMATAN LOANO MONITORING MUSDES RKPDES DAN APBDES PERUBAHAN 2026 DESA MUDALREJO
- CAMAT LOANO DORONG KOLABORASI LINTAS KECAMATAN UNTUK HASILKAN PROGRAM YANG BERMANFAAT
- PENGUATAN LAYANAN ADMINDUK MELALUI FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN SOFT LAUNCHING KIOS ADMINDUK
- HIGH LEVEL MEETING TPID, TPAKD, DAN TP2DD KABUPATEN PURWOREJO, PERKUAT SINERGI JAGA INFLASI DAN PERCEPAT DIGITALISASI EKONOMI DAERAH
- CAMAT LOANO HADIRI RAKOR PERSIAPAN PERINGATAN HUT KE-81 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026
- RAPAT PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MARON DIGELAR
MONITORING DAN EVALUASI PERCEPATAN PEMBAYARAN PBB DI DESA LOANO

Keterangan Gambar : Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembayaran PBB di Desa Loano Loano, 13 Juni 2025 –
Pemerintah Kecamatan Loano terus mendorong percepatan progres pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan pada Jum'at, 13 Juni 2025, bertempat di Balai Desa Loano.
Kegiatan monev ini dipimpin langsung oleh Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Loano, Jihad Abdani, S.Pd., yang melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembayaran PBB di Desa Loano. Kedatangan tim monitoring diterima oleh Sekretaris Desa Loano, Erwan Widi Ashari, beserta sejumlah perangkat desa lainnya.
Dalam pertemuan tersebut dibahas capaian sementara pembayaran PBB tahun berjalan, hambatan yang dihadapi di lapangan, serta strategi yang akan dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu.
Jihad Abdani menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam mendata, mengedukasi, dan mengingatkan masyarakat mengenai kewajiban pembayaran PBB sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Diharapkan dengan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, target PBB tahun ini dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu,” ujarnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis partisipasi masyarakat.


.png)
