▴Anti Gratifikasi▴
▴Kanal Aduan▴ - KECAMATAN LOANO GELAR UPACARA PERINGATAN HARI IBU KE-97 TAHUN 2025
- PERANGKAT DESA KALINONGKO RESMI DILANTIK, PERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA
- PEMKAB PURWOREJO LUNCURKAN IMPLEMENTASI QRIS RETRIBUSI DAERAH
- MTQ PELAJAR DAN UMUM TINGKAT KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 RESMI DIGELAR
- CAMAT LOANO HADIRI RAPAT KOORDINASI OPTIMALISASI PAJAK DAERAH, PERKUAT SINERGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
- SOSIALISASI PTSL DI DESA KALIKALONG, PEMERINTAH KECAMATAN LOANO DUKUNG PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MASYARAKAT
- PROSESI PELANTIKAN PERANGKAT DESA MUDALREJO BERLANGSUNG KHIDMAT, CAMAT LOANO HADIR BERIKAN DUKUNGAN
- PANEN JAGUNG BUMDES LESTARI DESA TRIDADI, WUJUD NYATA PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN LOANO
- CAMAT LOANO HADIRI PERESMIAN DUA INOVASI LAYANAN KEPEGAWAIAN BKPSDM, BUPATI PURWOREJO DORONG BUDAYA INOVASI BERKELANJUTAN
- PEMDES GUYANGAN SALURKAN BLT DANA DESA, PEMERINTAH KECAMATAN LOANO PASTIKAN TEPAT SASARAN
MONITORING DAN EVALUASI PERCEPATAN PEMBAYARAN PBB DI DESA LOANO

Keterangan Gambar : Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembayaran PBB di Desa Loano Loano, 13 Juni 2025 –
Pemerintah Kecamatan Loano terus mendorong percepatan progres pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan pada Jum'at, 13 Juni 2025, bertempat di Balai Desa Loano.
Kegiatan monev ini dipimpin langsung oleh Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Loano, Jihad Abdani, S.Pd., yang melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembayaran PBB di Desa Loano. Kedatangan tim monitoring diterima oleh Sekretaris Desa Loano, Erwan Widi Ashari, beserta sejumlah perangkat desa lainnya.
Dalam pertemuan tersebut dibahas capaian sementara pembayaran PBB tahun berjalan, hambatan yang dihadapi di lapangan, serta strategi yang akan dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu.
Jihad Abdani menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam mendata, mengedukasi, dan mengingatkan masyarakat mengenai kewajiban pembayaran PBB sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Diharapkan dengan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, target PBB tahun ini dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu,” ujarnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis partisipasi masyarakat.


