▴Anti Gratifikasi▴
▴Kanal Aduan▴ - PISAH KENANG BAPAK AMAT NGADENAN, DEDIKASI 30 TAHUN MENGABDI UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
- KASI PEMBANGUNAN KECAMATAN LOANO MONITORING SETORAN PBB DAN KOORDINASI DATA HEWAN KURBAN DI DESA NGARGOSARI
- CAMAT LOANO HADIRI DAN DUKUNG TIM VOLI KECAMATAN LOANO DALAM PPDI CUP II TAHUN 2026
- DOA BERSAMA DAN PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN KDMP GUYANGAN, WUJUD KEBERSAMAAN DAN SEMANGAT MEMBANGUN DESA
- CAMAT LOANO HADIRI PELEPASAN SISWA MA PLUS RIYADUL MUTAALLIMIN SEDAYU ANGKATAN V
- DISNAKERTRANS PURWOREJO GELAR SOSIALISASI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KECAMATAN LOANO
- CAMAT LOANO HADIRI FGD OPTIMALISASI JAMSOSTEK BAGI KELEMBAGAAN DESA
- UPACARA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL (HARKITNAS) KE-118 TAHUN 2026 TINGKAT KECAMATAN LOANO
- DINPUSIP KABUPATEN PURWOREJO LAKSANAKAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN ARSIP DI KECAMATAN LOANO
- MURID SMAN 5 PURWOREJO IKUTI SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA
MONITORING DAN EVALUASI PERCEPATAN PEMBAYARAN PBB DI DESA LOANO

Keterangan Gambar : Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembayaran PBB di Desa Loano Loano, 13 Juni 2025 –
Pemerintah Kecamatan Loano terus mendorong percepatan progres pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan pada Jum'at, 13 Juni 2025, bertempat di Balai Desa Loano.
Kegiatan monev ini dipimpin langsung oleh Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Loano, Jihad Abdani, S.Pd., yang melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembayaran PBB di Desa Loano. Kedatangan tim monitoring diterima oleh Sekretaris Desa Loano, Erwan Widi Ashari, beserta sejumlah perangkat desa lainnya.
Dalam pertemuan tersebut dibahas capaian sementara pembayaran PBB tahun berjalan, hambatan yang dihadapi di lapangan, serta strategi yang akan dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu.
Jihad Abdani menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam mendata, mengedukasi, dan mengingatkan masyarakat mengenai kewajiban pembayaran PBB sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Diharapkan dengan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, target PBB tahun ini dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu,” ujarnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis partisipasi masyarakat.



.png)