▴Anti Gratifikasi▴
▴Kanal Aduan▴ - CAMAT LOANO DAMPINGI ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH GELAR RESES DI DESA TRIDADI
- MUSYAWARAH DESA KALISEMO TETAPKAN PERDES LAPORAN REALISASI APBDES 2025 DAN SOSIALISASIKAN APBDES 2026
- SEKRETARIS KECAMATAN LOANO HADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWOREJO DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PURWOREJO
- SEKRETARIS KECAMATAN LOANO IKUTI DESK LKJIP TAHUN 2025 KABUPATEN PURWOREJO
- LOKAKARYA MINI TRIWULAN I TAHUN 2026 PUSKESMAS LOANO, PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR
- CAMAT LOANO MONITORING TES SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA TRIREJO
- CAMAT LOANO DAMPINGI TIM PENGENDALIAN DAN INTENSIFIKASI PBB KABUPATEN PURWOREJO DI DESA LOANO
- SEKRETARIS KECAMATAN LOANO HADIRI FORUM PERANGKAT DAERAH (FPD) DPMPTSP KABUPATEN PURWOREJO
- KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN LOANO HADIRI SOSIALISASI DRPPA MENUJU KABUPATEN PURWOREJO LAYAK ANAK
- KASI PEMBANGUNAN KECAMATAN LOANO DAMPINGI TIM PENGENDALIAN DAN INTENSIFIKASI PBB KABUPATEN PURWOREJO
MONITORING DAN EVALUASI PERCEPATAN PEMBAYARAN PBB DI DESA LOANO

Keterangan Gambar : Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembayaran PBB di Desa Loano Loano, 13 Juni 2025 –
Pemerintah Kecamatan Loano terus mendorong percepatan progres pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan pada Jum'at, 13 Juni 2025, bertempat di Balai Desa Loano.
Kegiatan monev ini dipimpin langsung oleh Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Loano, Jihad Abdani, S.Pd., yang melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembayaran PBB di Desa Loano. Kedatangan tim monitoring diterima oleh Sekretaris Desa Loano, Erwan Widi Ashari, beserta sejumlah perangkat desa lainnya.
Dalam pertemuan tersebut dibahas capaian sementara pembayaran PBB tahun berjalan, hambatan yang dihadapi di lapangan, serta strategi yang akan dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu.
Jihad Abdani menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam mendata, mengedukasi, dan mengingatkan masyarakat mengenai kewajiban pembayaran PBB sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Diharapkan dengan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, target PBB tahun ini dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu,” ujarnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis partisipasi masyarakat.


