SEKCAM LOANO HADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWOREJO DALAM RANGKA LAPORAN PANSUS 5 TENTANG RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

Purworejo, Kamis, 10 Juli 2025 – Sekretaris Camat Loano, Jaimin, S.E., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo yang digelar di Ruang Sidang DPRD Purworejo. Sidang ini membahas penuntasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis melalui dua Panitia Khusus (Pansus), yaitu Pansus 2 dan Pansus 5.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Purworejo, Tunaryo, didampingi Wakil Ketua Rokhman dan Fran Suharmaji, serta dihadiri oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti, Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi, seluruh anggota DPRD, pimpinan OPD, serta tamu undangan lintas instansi.

Mengawali rapat, Ketua DPRD Tunaryo menyampaikan rasa syukur atas kepulangan jamaah haji Kabupaten Purworejo serta duka cita atas wafatnya dua jamaah di Tanah Suci.

Dua Raperda yang dibahas dalam sidang ini adalah:

1. Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman – disampaikan oleh juru bicara Pansus 2, Rujiyanto, yang menekankan pentingnya petunjuk pelaksanaan dan kesiapan perangkat daerah.

2. Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 – dijelaskan oleh Much Dahlan dari Pansus 5, yang menyampaikan bahwa sejumlah penyempurnaan dilakukan agar RPJMD lebih komprehensif dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Yuli Hastuti menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan kedua pansus atas penyempurnaan Raperda dan menyatakan bahwa Pemkab akan segera mengajukan permohonan evaluasi kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

Sidang ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Purworejo atas dua Raperda tersebut. Dengan diselesaikannya pembahasan ini, pembangunan daerah dan penataan kawasan permukiman diharapkan akan berjalan lebih terarah, konsisten, dan sesuai visi lima tahun ke depan.

Kehadiran Sekcam Loano, Jaimin, S.E. dalam forum strategis ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kecamatan Loano untuk turut menyelaraskan arah kebijakan dan rencana pembangunan kabupaten hingga ke tingkat wilayah.