_12.png)

- MALAM RESEPSI & PENTAS SENI HUT KE-80 RI KECAMATAN LOANO MERIAH DENGAN BERBAGAI PENAMPILAN
- SEMARAK HUT KE-80 RI, KECAMATAN LOANO GELAR LOMBA MEWARNAI ANAK USIA DINI
- CAMAT LOANO HADIRI PENGAJIAN AKBAR MERTI DESA TRIDADI DAN PERINGATAN HUT KE-80 RI
- KASI PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM KECAMATAN LOANO HADIRI RAPAT KOMINDA KABUPATEN PURWOREJO
- UPACARA PENURUNAN BENDERA MERAH PUTIH PERINGATAN HUT KE-80 RI KECAMATAN LOANO TAHUN 2025
- UPACARA PERINGATAN HUT KE-80 REPUBLIK INDONESIA TINGKAT KECAMATAN LOANO TAHUN 2025
- MALAM TASYAKURAN HUT KE-80 REPUBLIK INDONESIA KECAMATAN LOANO BERLANGSUNG KHIDMAT
- ZIARAH MAKAM PEJUANG DAN LELUHUR KECAMATAN LOANO TAHUN 2025 DALAM PERINGATAN HUT KE 80 REPUBLIK INDONESIA
- PENGUKUHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA (PASKIBRA) KECAMATAN LOANO TAHUN 2025
- SEMARAK UPACARA HUT KE-64 PRAMUKA KWARTIR RANTING LOANO
KASUBBAG UMPEG KECAMATAN LOANO HADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD BAHAS RANCANGAN PERUBAHAN KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2025

Keterangan Gambar : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo Penyampaian Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025
Loano Go News – Pemerintah Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada hari Selasa, 10 Juni 2025, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Purworejo. Rapat ini merupakan bagian krusial dalam proses penganggaran daerah yang bertujuan untuk membahas dan menyampaikan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Bupati Purworejo Hj. Yuli Hastuti, S.H., serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan dari berbagai kecamatan, termasuk dari Kecamatan Loano yang diwakili oleh Novina Resmiasih, A.Md. selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian, berlangsung dengan agenda yang telah dijadwalkan secara rinci.
Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan pembukaan dan penyampaian rancangan perubahan KUA-PPAS oleh Bupati Purworejo. Dalam sambutannya, Bupati Hj. Yuli Hastuti menekankan pentingnya penyesuaian anggaran yang harus responsif terhadap berbagai dinamika pembangunan serta kebutuhan prioritas yang terus berubah di Kabupaten Purworejo. Ia juga menyampaikan bahwa tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah menuntut adanya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran agar mampu mendukung berbagai program pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Pada sesi kedua, tepat pukul 11.00 WIB, rapat dilanjutkan dengan pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD. Setiap fraksi memberikan tanggapan terkait rancangan perubahan KUA-PPAS yang telah disampaikan. Dalam sesi ini, para anggota DPRD menyampaikan pandangan kritis, memberikan saran, serta mengajukan pertanyaan guna memperdalam pemahaman dan memperkuat dokumen anggaran. Sesi diskusi ini menjadi momen penting untuk memastikan dokumen rancangan anggaran mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas di Kabupaten Purworejo.
Sesi terakhir pada pukul 13.00 WIB menjadi momen dimana Pemerintah Kabupaten Purworejo memberikan jawaban atas pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk melaksanakan anggaran secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. Jawaban yang diberikan juga menjadi klarifikasi terhadap berbagai masukan dan kritik yang disampaikan, serta sebagai dasar untuk penyempurnaan rancangan perubahan KUA-PPAS.
Rapat Paripurna DPRD ini merupakan salah satu tahap penting dalam siklus penganggaran daerah yang bertujuan menjamin keterbukaan dan partisipasi berbagai pihak dalam perencanaan anggaran. Dengan berlangsungnya rapat ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo berharap dapat mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan target dan kebutuhan masyarakat.
Kehadiran perwakilan dari Kecamatan Loano, yaitu Novina Resmiasih, A.Md., menunjukkan komitmen dan sinergi antara pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam mendukung proses penganggaran daerah yang efektif. Sinergi ini sangat diperlukan untuk memastikan setiap tingkat pemerintahan dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata.