▴Anti Gratifikasi▴
▴Kanal Aduan▴ - CAMAT LOANO DAMPINGI ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH GELAR RESES DI DESA TRIDADI
- MUSYAWARAH DESA KALISEMO TETAPKAN PERDES LAPORAN REALISASI APBDES 2025 DAN SOSIALISASIKAN APBDES 2026
- SEKRETARIS KECAMATAN LOANO HADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWOREJO DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PURWOREJO
- SEKRETARIS KECAMATAN LOANO IKUTI DESK LKJIP TAHUN 2025 KABUPATEN PURWOREJO
- LOKAKARYA MINI TRIWULAN I TAHUN 2026 PUSKESMAS LOANO, PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR
- CAMAT LOANO MONITORING TES SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA TRIREJO
- CAMAT LOANO DAMPINGI TIM PENGENDALIAN DAN INTENSIFIKASI PBB KABUPATEN PURWOREJO DI DESA LOANO
- SEKRETARIS KECAMATAN LOANO HADIRI FORUM PERANGKAT DAERAH (FPD) DPMPTSP KABUPATEN PURWOREJO
- KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN LOANO HADIRI SOSIALISASI DRPPA MENUJU KABUPATEN PURWOREJO LAYAK ANAK
- KASI PEMBANGUNAN KECAMATAN LOANO DAMPINGI TIM PENGENDALIAN DAN INTENSIFIKASI PBB KABUPATEN PURWOREJO
SEKCAM LOANO HADIRI RAKOR PERSIAPAN PELAKSANAAN GERAKAN DISIPLIN PAJAK UNTUK RAKYAT (GADIS PANTURA)

Keterangan Gambar : Rakor Persiapan Pelaksanaan Gerakan Disiplin Pajak untuk Rakyat (Gadis Pantura)
Loano Go News — Dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Gerakan Disiplin Pajak untuk Rakyat (Gadis Pantura). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 BPKPAD Kabupaten Purworejo, Kamis (15/5/2025).
Rakor ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi strategis, termasuk Sekretaris Camat Loano, Jaimin, S.E., sebagai perwakilan dari Kecamatan Loano. Adapun narasumber yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari:
-
UP3D / Kepala Samsat Kabupaten Purworejo
-
Polres Purworejo
-
Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo
-
Jasa Raharja Wilayah Magelang
Dalam pemaparan para narasumber, ditekankan bahwa setiap kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat wajib dibayarkan pajaknya, baik milik pribadi masyarakat, milik Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun kendaraan dinas berpelat merah. Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan penting yang menopang kelangsungan roda pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah bersama Samsat dan pihak kepolisian akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kendaraan yang menunggak pajak, termasuk kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi milik ASN. Sidak akan dilaksanakan melalui koordinasi dengan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), badan dinas, dan kecamatan-kecamatan.
“Kepatuhan terhadap pembayaran pajak kendaraan merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat dan ASN dalam mendukung pemerintahan yang sehat, mandiri, dan berdaya saing,” ujar salah satu narasumber dari UP3D.
Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta budaya disiplin pajak di semua lini masyarakat, termasuk di lingkungan pemerintahan, sebagai upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.


